PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TIMAH ILLEGAL DI INDONESIA

Kegiatan penambangan di suatu wilayah yang dilakukan oleh, baik orang dan/atau badan hukum dengan tanpa memperoleh izin negara (pemerintah), maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Sebagaimana kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang. Sebagaimana kasus penambangan pasir illegal sangat marak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pelarangan penambangan illegal menurut Undang-Undang Pertambangan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah illegal, serta peran penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah illegal di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengaturan pelarangan penambangan illegal menurut Undang-Undang Pertambangan diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah illegal di Indonesia disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya terjadi karena faktor masalah regulasi yang masih belum terealisasikan, faktor kapasitas birokrasi perizinan, faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif, faktor kendala penegakan hukum, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Peran penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah illegal di Indonesia tidak terlepas dari 3 lembaga penegak hukum, diantaranya polisi, jaksa dan hakim.