ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT-OBATAN FARMASI ALAT KESEHATAN TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Namun kenyataannya masih terdapat tindak pidana mengedarkan tanpa izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pengaturan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat-obatan Farmasi Dan Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar, hambatan dalam Tindakan Mengedar Obat-obatan Farmasi Dan Kesehatan Tanpa Izin Edar, dan Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat-obatan Farmasi Dan Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, didapat dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan narasumber yaitu Bapak Kompol Martuasah Hermindo Tobing selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Pengaturan hukum mengedarkan obat-obatan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar diatur dalam Pasal 98, Pasal 108, Pasal 197 dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Namun kenyataannya masih terdapat hambatan sehingga diperlukan upaya dari segi penal, non penal serta solusinya berupa kerja sama antara pemerintah dengan industri, rumah sakit, dan juga masyarakat. Dalam mengedarkan sediaan famasi tanpa izi edar di atur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Maka dari itu sebaiknya memeberikan upaya pencegahan dan penanggulangan selain dilakukan tindakan oleh kepolisian dan juga melibatkan masyarakat umum.