PENERAPAN UNDANG – UNDANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP KARYAWAN YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAMPAK DARI COVID – 19 ( STUDI PENELITIAN DI KOTA MEDAN )

Penetapan bencana non alam Covid-19 sebagai bencana alam nasional melalui Keppres 12 tahun 2020 tidak serta merta dapat dijadikan dasar bagi pihak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan, karena masih ada UndangUndang ketenagakerjaan sebagai dasar hukum dalam memutuskan hubungan kerja . Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana pengaturan hak-hak karyawan yang terkena PHK dampak dari Covid-19 berdasarkan ketentutan UU No. 13 Tahun 2003, Apa penyebab permasalahan PHK meningkat di masa Covid-19 di kota Medan dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan yang di PHK disebabkan oleh dampak Covid – 19. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini mencari dokumen yang diperlukan (file research) dan mencari jawaban melalui wawancara kepada petugas Ketenagakerjan dikantor Dinas Ketenagakerjaan kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemutusan hubungan kerja bertentangan dari peraturan dan berlandaskan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan tanpa adanya perundingan kepada karyawan. Adapun pengaturan hak –hak karyawan yang terkena PHK dampak dari Covid-19, terdapat dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta penyebab permasalahan PHK meningkat dimasa Covid-19 di Kota Medan, permintaan konsumen menurun di bidang produksi serta kunjungan wisatawan yang tidak ada karena perlakuan PSBB di bidang pariwisata, dan perlindungan hukum terhadap karyawan yang di PHK disebabkan oleh dampak Covid-19, dengan menjalankan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan dalam BAB XII pasal 150 s/d pasal 172 UUK No.13 tahun 2003. Adapun kesimpulan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap karyawan perlu penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan undangundang agar karyawan mendapat perlindungan hukum terhadap dirinya atas pemutusan hubungan kerja