MEKANISME PELAKSANAAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah menggunakan tanda tangan secara elektronik pada dokumen kependudukan, implikasi dari hal tersebut sesungguhnya dapat menimbulkan berbagai dampak hukum hingga kepada perlindungan hukumnya. Oleh sebab itu, mekanisme pelaksanaan digitalisasi atas penandatanganan terhadap dokumen kependudukan tersebut perlu dikaji agar mencapai aspek transparansi khususnya dari segi hukum perdata. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan dalam melaksanakan tanda tangan secara elektronik, bagaimana mekanisme penandatanganan secara elektronik yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap dokumen kependudukan yang ditandatangani secara elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap petugas yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, penulis mengkaji mengenai penandatanganan secara elektronik pada dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Mekanisme penandatanganan dokumen kependudukan secara elektronik dilakukan mulai dari tahap registrasi data, proses verifikasi, pelimpahan berkas, hingga pada tahap penandatanganan yang dilakukan secara elektronik. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap dokumen kependudukan yang dilakukan penandatanganan secara elektronik, data dokumen tersebut disimpan ke dalam server yang telah disediakan yang kemudian ditandai dengan barcode dalam tanda tangan elektronik tersebut. Data dari dokumen kependudukan yang telah diterbitkan akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik dokumen tersebut.