Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Harapan dari Undang-Undang membuat sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana menguasai lahan tanpa hak adalah agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini, pada kenyataannya masih terdapat kasus tersebut di wilayah hukum polrestabes Medan. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu,bagaimana peraturan hukum mengenai tindak pidana menguasai lahan tanpa hak di indonesia, bagaimana data kasus tindak pidana menguasai lahan tanpa hak di kota medan, dan apa peranan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan di polrestabes Medan, sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data Sekunder, dan penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Peraturan hukum mengenai Tindak Pidana menguasai lahan tanpa hak di Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah, peran kepolisian sebagai penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana menguasai lahan tanpa hak, hambatan yang di hadapi oleh kepolisian resor kota besar medan dalam pemberantasan tindak pidana mengusai lahan tanpa hak adalah kesulitan membedakan perkara pidana dengan perkara perdata pertanahan, dualisme aturan hukum, sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah. Hasil penelitian ini mendapatkan informasi bahwa kepolisian berperan sebagai penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak, mulai dari menerima laporan sampai pelimpahan berkas perkara kepada pihak jaksa penuntut umum.