Tinjauan Yuridis Tentang Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian

Penetapan bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12 Tahun 2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan force majeure. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Force Majeure di Indonesia, Apa Syarat Hukum Penerapan Force Majeure,dan Bagaimana Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengaturan hukum Force Majeure di Indonesia, terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, serta syarat-syarat dikatakan keadaan force majeure ialah harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya, halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur, tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur. Penetapan bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12 Tahun 2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan force majeure. Kesimpulan dari klausula force majeure ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif suatu keadaan dapat digolongkan sebagai force majeure. Perlunya pengaturan yang jelas mengenai peristiwa atau keadaan yang termasuk sebagai force majeure agar unsur kehati-hatian tetap dapat diterapkan dalam perjanjian di Indonesia.