Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terhadap Pembuatan SKMHT Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Penelitian Di Kantor Notaris/PPAT Hj. IHDINA NIDA MARBUN, S.H)

SKMHT merupakan surat kuasa khusus yang ditujukan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain untuk mewakili pemberi hak tanggungan kemudian hadir di hadapan PPAT untuk melakukan pembebanan hak tanggungan, berhubung pemberi hak tanggungan tidak dapat datang menghadap sendiri untuk melakukan tindakan membebankan hak tanggungan di hadapan PPAT. Rumusan masalah adalah bagaimana tinjauan yuridis SKMHT dalam pembebanan hak tanggungan, bagaimana pembuatan Surat Kuasa Membebankahn Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan Notaris dan Bagaimanakah Pertanggungjawaban Notaris kepada kreditur dalam pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum deskriptif, yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Empiris yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data Penelitian Lapangan (Field Research). Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Pembuatan Surat Kuasa Membebankahn Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan Notaris wajib dibuat dalam akta Notaris, meskipun demikian dalam prakteknya pembuatan akta SKMHT secara notariil hanya dapat dilaksanakan dengan mengikuti format blanko SKMHT yang diatur di dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 dan pertanggungjawaban Notaris kepada kreditur dalam pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan adalah dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris