PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API YANG TIDAK SESUAI DENGAN IZIN (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana ruang lingkup atas kepemilikan senjata api di Indonesia, bagaimana sanksi yang dapat dikenakan kepada pemilik senjata api yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan izinnya dan bagaimana hambatan dalam melakukan penegakan hukum bagi seseorang yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan izin kepemilikan di Kota Binjai. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode penelitian lapangan dengan metode wawancara, penulis mengkaji kepemilikan senjata api secara illegal di Kota Binjai. Dalam sistem Hukum yang berlaku di Indonesia warga sipil memiliki hak untuk memiliki atau menguasai senjata api. Izin ini diberikan sesuai dengan profesi dan penggunaannya serta kebutuhan terhadap alat untuk mempertahankan diri tersebut, karena beberapa alasan tertentu seperti profesi seseorang tersebut sangat membutuhkan alat untuk membela diri dikarenakan pekerjaan yang dilakukan memiliki resiko untuk menjadi korban kejahatan yang sangat tinggi, serta bagi setiap orang yang diluar TNI POLRI. Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman dari orang yang memiliki senjata api secara illegal baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran senjata api.